FPKB: DPR Harus Respon Pemindahan Ibu Kota

FPKB: DPR Harus Respon Pemindahan Ibu Kota

Jakarta (ANTARA) - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) menyatakan DPR secara kelembagaan perlu merespon wacana pemindahan ibu kota yang kembali disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah Velix Wanggai.
"Jika pemerintah melakukan kajian mengenai kemungkinan perpindahan ibu kota negara, DPR juga perlu mengkajinya secara mendalam," kata Sekretaris FPKB M Hanif Dhakiri di Jakarta, Senin.
Sebab, lanjut Hanif, pada akhirnya masalah itu akan diputuskan bersama antara pemerintah dengan DPR.
"Jadi nanti kalau dibahas bersama DPR dengan pemerintah sudah enak karena sama-sama bertolak dari hasil kajian yang obyektif," katanya.
Menurut Hanif, untuk mengkaji wacana perpindahan ibu kota tersebut, DPR bisa bekerja sama dengan sejumlah pihak terkait.
Wakil Sekjen DPP PKB itu sepakat harus ada sejumlah opsi dalam perencanaan peningkatan kelayakan ibukota negara.
Selain itu, tambahnya, berbagai opsi yang ada juga perlu dibuka ke masyarakat agar mereka bisa berpartisipasi memberikan sumbangan pemikiran.
"Apakah mau memilih penataan ibu kota Jakarta yang sudah amburadul ini, atau memindahkan ibu kota pemerintahan saja dari Jakarta ke tempat lain, atau ibu kota secara keseluruhan dipindah dari Jakarta ke tempat lain," kata Hanif.
Dengan memberikan ruang yang cukup bagi publik untuk ikut memperdebatkan opsi-opsi itu, kata Hanif, diharapkan keputusan akhir yang diambil nanti bisa diterima semua pihak.
"Publik harus diberi cukup ruang untuk ikut memperdebatkan hal ini agar keputusan akhirnya nanti benar-benar